Lonjakan kasus covid-19 Jawa Bali, adakah solusi hakiki

 Oleh : Suanah S. Ag

*Lonjakan kasus covid-19 jawa bali, adakah solusi hakiki?*

Dua tahun sudah indonesia berada ditengah pandemi covid 19. Namun hingga saat ini belum ada tanda- tanda akan berakhir bahkan lonjakan kasusnya kian meninggi.

Dalam berita _Sindonews. Com_ Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada lima provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup tinggi yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau.

https://cutt.ly/kQSuLZo

"Saya melihat ini angka-angka hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari Kamis," urai Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas evalusi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 secara daring Sabtu,(07/08/2021).

Setelah ia melihat Lonjakan covid yang sudah terjadi ia meminta seluruh pihak khususnya pemerintah daerah di luar Jawa-Bali untuk menerapkan tiga hal yaitu, penurunan mobilitas, testing dan tracing serta penambahan ruangan isolasi terpusat (Isoter).

MENGAPA COVID DI LUAR JAWA BISA MELONJAK?

Lonjakan Kasus Covid Luar Jawa, terjadi di sebabkan karena tidak ada antisipasi yang jelas. Tidak ada penanganan yang serius. padahal kasus covid di  luar Jawa sudah diprediksi akan ada lonjakan. 

Seperti di sampaikan oleh: 

Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono, berkata ledakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali merupakan peristiwa yang sudah terprediksi lantaran pemerintah tidak bersungguh-sungguh menghentikan mobilitas masyarakat ketika Jawa dan Bali mengalami puncak Covid-19 pada Juli lalu. "seperti dilansir dari bbc.com/indonesia, 9/8/2021" 

Ketersediaan fasilitas yang terbatas serta layanan kesehatan yang buruk membuat lonjakan kasus semakin tinggi. 

Betapa malang nasib masyarakat Indonesia. Memiliki negara dan pemerintah, tetapi seperti tidak adanya. “Kosong” langkah antisipatif dari pemerintah. Bukankah saat pemerintah memutuskan tidak melakukan lockdown Jawa dan Bali, sudah bisa hampir dipastikan potensi penyebaran corona di luar Jawa-Bali sangat tinggi? Kalau sekadar PPKM dengan segala levelnya, pasti Jawa-Bali “jebol”.

Dengan masih maraknya wabah covid-19 yang masih belum saja tuntas dan susah untuk di berantas. Kini pemereihtah saat sudah mengetahui akan hal yang akan terjadi penyebaran virus yang masih belum stabil, fasilitas kesehatan yang masih minim, bantuan covid masih belum merata, obat-obatan grtis yang masih kurang banyak. Kini dengan fakta yang sudah terjadi, yang mestinya harus di  utamakan dalam penanganan, yang mestinya harus terpenuhi kebutuhan kesehatan, yang mestinya obat-obatan mudah untuk di dapatkan. Kini pemerintah justru sibuk mengurusi soal ekonomi. Seolah kehilangan kekayaan lebih berharga ketimbang kehilangan nyawa manusia. Sungguh ironinya negri ini. Yang mana mestinya urusan rakyat soal kesehatan tetap dalam pertanggung jawaban negaranya. Mestinya negara tau akan skala prioritas bagi rakyatnya. Toh negara sibuk urusan ekonomi pun belum saja tuntas terhadap penanganan kemiskinan. Yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya. Jadi selama ini usaha negara yang mati-matian mengejar ekonomi kemana arahnya? Kemana hasilnya? Bukankah masyarakat masih banyak yang kelaparan bisa jadi masyarakat banyak mnejngggal selain di sebabkan karena kurangnya fasilitas kesehatan karena kekurangan pangan. Karena harga pangan di tengah pandemi sekali pun justru makin melonjak. Jika selama ini negara terfokus pada urusan ekonomi setidaknya soal ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Nyatanya urusan kesehatan tidak jelas urusan pangan makin tidak jelas. 

karena pemerintah takut akan kerugian. 

Sungguh, rezim dan sistem kapitalisme tak punya kapasitas yang memadai dalam mengurusi urusan rakyat termasuk mengatasi pandemi. Hingga urusan kebutuhan kesehatan pun tidak di utamakan, obat-obatan yang harusnya di  gratisan masih saja di  manfaatkan untuk di jual belikan dengan harga yang tinggi. Huhhhh sangat miris negeri ini. Sistem yang kapitalisme di tengah kesusahan rakyat saja masih sempat mencari keuntungan dari rakyat.

Fakta ini menegaskan lalainya rezim kapitalistik dari riayah terhadap rakyat. Kelalaian ini yang menjadikan korban covid semakin terus melonjak jika tidak ada penanganan yang pasti dari pemerintah. Padahal semua sudah rakyat sudah bagian pertanggung jawaban oleh pemerintah. Mestinya lebih mementingkan keperluan dan kepentingan rakyat bukan sebaliknya dengan suasana yang sedang tidak baik baik di manfaatan mencari keuntungan pribadi.

SOLUSI HAKIKI

Islam memiliki negara  yang siap melaksanakan sunah Rasul-Nya tersebut. Negara Islam adalah negara yang mandiri dan independen. Negara islam akan mengeluarkan kebijakan tegas demi meredam penyebaran virus penyebab Covid-19.

Kebijakan politik negara islam bersifat komprehensif dan holistik, sehingga tidak mungkin menghasilkan kebijakan plinplan, apalagi sampai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Konsep lockdown yang dilakukan oleh negara islam tidaklah berorientasi ekonomi, melainkan fokus pada aspek kesehatan dan penyelamatan jiwa rakyatnya.

Sebagai aspek utama, tentu negara islam akan terus meningkatkan sistem dan fasilitas kesehatan dengan kualitas terbaik dan kuantitas yang sangat memadai. Pemeriksaan dan penelusuran terjadinya kasus positif akan ditangani dengan upaya dan riset paling mutakhir. Sementara, protokol kesehatan juga diterapkan di seluruh penjuru negeri dan melalui pengawasan yang terjamin.

Negara islam akan memberikan beragam fasilitas pengganti atas kebijakan lockdown, terutama ekonomi. Sistem ekonomi yang dimiliki Khilafah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Islam sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis meski di tengah lockdown. Sistem ekonomi Islam inilah yang akan membantu tetap terjaminnya distribusi harta bagi seluruh individu rakyat, sekalipun pada masa pandemi.

Lengakpnya di:

https://cendekiapos.com/nasional/lonjakan-kasus-covid-19-jawa-bali-adakah-solusi-hakiki-10827